Kaya Minyak, tetapi Babelan Tetap Miskin

MUNGKIN tak banyak orang yang tahu jika disebutkan bahwa potensi yang dimiliki Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bisa memperbesar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diketok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahunnya bukan dari kehadiran kawasan industri semata. Ternyata di salah satu kecamatan di wilayah utara Kabupaten Bekasi, yakni Babelan, tersimpan kekayaan minyak bumi dan gas alam yang cukup signifikan. Keruan saja Babelan mengundang perhatian banyak orang. Disebutkan pada tahun 2003 di daerah ini ditemukan potensi minyak sebesar 233 juta barrel minyak pada struktur Pondok Tengah.
SUDAH empat tahun lebih warga Babelan melihat dan merasakan dampak langsung dari pengeboran minyak yang berlangsung di daerah mereka, yang berpusat di Desa Kedungjaya. Nyala api (flare) yang disemburkan sumur-sumur minyak milik Pertamina menjulang tinggi dari tiang-tiang yang tepancang kokoh menghiasi langit Babelan dan mampu menerangi kegelapan malam hingga jarak belasan kilometer. Lalu-lalang puluhan truk tangki minyak di jalan yang sempit dan rusak parah di beberapa bagian silih berganti mengangkut sekitar 8.000 barrel atau setara 1.272.000 liter minyak mentah dari Stasiun Pengumpul Tambun setiap harinya ke Balongan, Indramayu.
Akan tetapi, kehadiran pengeboran minyak itu hingga kini malah lebih dianggap sebagai sumber penderitaan daripada potensi untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Pasalnya, wajah kemiskinan dan kebodohan belum lepas dari keseharian warga Babelan dan kawasan utara pada umumnya. Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Bekasi tahun 2003 menyebutkan dari 28.864 kepala keluarga (KK) sebanyak 12.732 KK atau 44,11 persen masuk dalam kategori keluarga miskin.
Kenyataan itu dapat dibuktikan dengan tindakan warga yang sudah dua kali menghadang truk tangki yang hendak menuju ke lokasi pengeboran atau yang hendak menuju ke Balongan. Tindakan tersebut selalu dilakukan warga Kedungjaya untuk menarik perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan Pertamina untuk memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan warga.
Penghadangan sedikitnya 30 truk di Jalan Raya Babelan sekitar satu kilometer sebelum lokasi eksplorasi pada Senin (16/2) pukul 08.00-22.00 yang dilakukan warga dan tokoh masyarakat Desa Kedungjaya membuktikan tidak ada rasa memiliki potensi alam yang luar biasa itu. Bukan karena warga tidak mengerti makna kekayaan alam yang melimpah tersebut, melainkan mereka sudah terlanjur kecewa karena harapan untuk memiliki hidup yang jauh lebih baik cuma isapan jempol belaka.
"Pembangunan yang dilakukan Pemkab Bekasi masih mengutamakan di kawasan selatan yang semakin maju dengan kawasan industrinya, sementara warga utara terpinggirkan. Kenyataannya, keberadaan pengeboran minyak dan gas yang ada di desa ini sejak tahun 1999 malah menimbulkan penderitaan warga. Rumah dan jalan jadi banjir. Hasil pertanian jauh menurun," kata H Asmad, salah seorang tokoh masyarakat Desa Kedungjaya.
Pemblokiran, kata Asmad, kembali dilakukan karena janji Pemkab Bekasi dan Pertamina untuk memperbaiki dan melebarkan jalan yang dilewati truk-truk tangki milik Pertamina mulai dari perbatasan Kota Babelan hingga lokasi pengeboran, yang panjangnya sekitar 13 kilometer itu, hingga kini belum direalisasikan. Kalaupun ada perbaikan, sifatnya hanya tambal sulam. Saat hujan tiba kondisi jalan berlubang-lubang dan amblas hampir di semua bagian.
Perbaikan jalan sudah tidak bisa dengan mengaspal lagi, tetapi sudah harus dicor. Jalan juga sudah harus dilebarkan minimal dua meter ke kanan dan dua meter ke kiri. "Setiap kali truk tangki Pertamina berkapasitas 20 ton lewat, kendaraan lain harus mengalah. Kualitas jalan yang ada sekarang tidak memadai untuk dilewati truk Pertamina sehingga banyak bagian jalan amblas," katanya.
Ketua Tim Peduli Masyarakat Bekasi Syahid Qurtubi tak menapik bahwa Pertamina mengucurkan dana kepada masyarakat. Namun, sebagian besar lebih digunakan pada pembangunan fisik, seperti jalan yang sebenarnya lebih banyak untuk kepentingan Pertamina sendiri. Adapun soal pemberdayaan atau ganti rugi dampak negatif kegiatan Pertamina sangat minim dirasakan warga.
Data dari Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kabupaten Bekasi menyatakan Pertamina dari tahun 2000-2003 mengalokasikan anggaran cukup besar untuk kepentingan masyarakat Babelan. Kucuran itu terutama untuk perbaikan atau pembangunan jalan. Untuk community development hanya sekitar Rp 600 juta lebih, sementara Pemkab Bekasi mengucurkan Rp 2,4 miliar lebih melalui dinas/instansi terkait untuk berbagai program.
"Dana yang mengucur ke masyarakat selama ini tidak pernah jelas. Seharusnya ada peraturan daerah yang mengatur berapa dana yang menjadi hak daerah penghasil. Di samping itu, juga ada ketegasan mana yang menjadi kewajiban Pertamina dan pemkab soal pemberdayaan dan kesejahteraan warga," kata Syahid.
Selain soal jalan rusak, warga juga menuntut Pertamina memberikan dana kebisingan dan keretakan rumah-rumah yang berada pada radius 100 meter dari pinggir jalan serta memberikan ganti rugi kepada petani yang memiliki sawah hingga radius satu kilometer dari lokasi pengeboran.
Sebenarnya permintaan itu masuk akal. Kebisingan yang ditimbulkan dari flare sangat terasa pada malam hari. Udara di sekitar pun terasa panas. Setiap kali truk melintas getarannya sangat terasa, seperti gempa bumi. Dalam 24 jam perjalanan truk tangki sekarang mencapai 100 rit. "Hampir setiap 15 menit sekali truk melintas dan warga yang rumahnya di pinggir jalan sangat merasakan getaran itu. Rumah juga jadi retak-retak. Tapi, warga tidak pernah mendapat ganti rugi," kata Syarifudin (30), warga Kampung Wates yang rumahnya berada di pinggir jalan.
Para petani di daerah ini, yang kebanyakan hanya petani penggarap, menuding nyala api Pertamina telah mengakibatkan hasil panen menurun. Hamparan tanaman padi yang berada di sekitar lokasi pengeboran memang tampak tumbuh subur. "Tetapi, tidak ada isinya. Tanaman padi juga cepat layu," kata Minan yang menggarap lahan sawah seluas 1,5 hektar yang tak jauh dari pengeboran Pertamina.
Menurut Minan, tanaman padi seluas satu hektar yang biasanya menghasilkan 5-6 ton kini hanya separuhnya, bahkan kurang. Minan menuding panas dari Pertamina menyebabkan tanaman padinya lebih banyak yang kosong daripada berisi. Padahal, hasil panen itu harus dibagi dua dengan pemilik lahan.
Dengan pandangan menerawang ke arah lokasi pengeboran Pertamina sambil meratapi kegagalan panennya bulan Januari lalu karena serangan hama tikus Minan berucap, "Ah, jangan sebut-sebut Pertamina di sini karena hanya membuat kesal warga. Bukannya warga makmur, tetapi malah sengsara karena tanaman padi hasilnya berkurang," ujarnya pelan.
KEPALA Subdinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bekasi Felix menyebutkan pada tahun 2001 untuk Pemkab Bekasi mendapat dana perimbangan dari minyak dan gas yang diolah Pertamina sebesar Rp 7,35 miliar lebih, tahun 2002 Rp 10,96 miliar lebih, dan tahun 2003 Rp 12,46 miliar lebih.
"Dana perimbangan yang didapat Kabupaten Bekasi itu bukan berdasarkan pada produksi migas secara utuh, melainkan berdasarkan lifting, yaitu jumlah produksi minyak dan gas bumi yang dijual. Dana perimbangan minyak dan gas ini kan sebanyak 85 persen untuk pusat, untuk daerah penghasil cuma enam persen dari sisanya," kata Felix.
Sebenarnya, kata Felix, potensi lain yang bisa digali untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bekasi yakni dengan mengolah gas buang Pertamina yang belum pernah dimanfaatkan. Gas itu bisa diolah menjadi elpiji. Sedikitnya dalam satu tahun gas buang itu menghasilkan 7 juta dollar AS.
Pemkab Bekasi memang telah mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengolah gas yang bernama PT Bina Bangun Wibawa Mukti. Namun, hingga kini BUMD itu gagal mengolah gas buang karena investor yang digandeng, yakni PT Elnusa Petro Teknik, anak Pertamina, mengundurkan diri. Direktur Proyek Kilang LPG PT Elnusa Petro Teknik Harimurti mengatakan, proses pengunduran diri perusahaan yang mengajukan investasi senilai 10 juta dollar untuk pengolahan gas ini selama 10 tahun itu masih dalam negosiasi. "Tidak adanya kepastian harga ini menyebabkan perusahaan tidak bisa mengkalkulasi pendapatan dari pengolahan gas. Dari segi ekonomi, kondisi itu tidak menguntungkan. Kami memberi batas sampai akhir Januari, tetapi tampaknya kesepakatan harga belum ada. Lebih baik kami mundur saja," kata Harimurti.
Kegagalan BUMD gas ini dinilai banyak pihak karena proses tender yang dilakukan sejak awal tidak transparan dan bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme. "Dari awal kehadiran BUMD sudah diragukan karena orang-orang di dalamnya tidak profesional. Potensi gas itu terus terbuang percuma yang berarti merugikan masyarakat Bekasi sendiri," kata tokoh masyarakat Abid Marzuki.
Bupati Bekasi Saleh Manaf mengaku keberadaan minyak dan gas di Babelan memang merupakan potensi cukup besar. Soal BUMD gas yang belum juga beroperasi, Saleh berjanji akan mempelajarinya terlebih dahulu. "Kalau sudah bisa mandiri, pejabat-pejabat yang ada di dalamnya sekarang diganti dengan orang-orang profesional," katanya.
Ketika ditanya bagaimana program Pemkab Bekasi agar potensi minyak dan gas itu bukan menimbulkan kecemburuan warga Babelan sendiri yang masih miskin dan menderita, Saleh mengatakan masyarakat jangan buru-buru menuntut perubahan yang instan. "Pemkab serius membangun kawasan utara yang hendak dibangun jadi kawasan industri. Potensi minyak dan gas itu bisa jadi salah satu unggulan. Tentunya diupayakan bagaimana supaya kekayaan alam itu dapat dirasakan masyarakat," katanya.
Temuan terbesar Pertamina tahun 2003 yang menemukan cadangan minyak sebanyak 233 juta barrel sesungguhnya menjadi kabar baik bagi semua pihak. Bisa jadi, potensi itu akan semakin meningkat lagi jika di sepanjang kawasan pantai utara Kabupaten Bekasi ditemukan cadangan minyak baru.
Masalahnya sekarang tinggal bagaimana Pemkab Bekasi, Pertamina, dan masyarakat setempat duduk bersama untuk dapat memanfaatkan potensi tersebut bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Sebab, tetesan minyak di Babelan itu tak kunjung mengubah hidup masyarakat.
Sumber: Kompas